SNMPTN 2013

Bagi siswa yang ingin melanjutkan study di perguruan tinggi negeri,ada beberapa info PTN beserta daya tampungnya.

Beberapa info Perguruan Tinggi antara lain :

1. ITS Surabaya
2. Unair Surabaya
3. Unibra Malang
4. Unej Jember
5. Unesa Surabaya
6. IAIN Sunan Ampel
7. UGM Yogyakarta
8. Undip Semarang
9. UNS Surakarta
10.Unpad Bandung
11. ITB Bandung
12. UI Jakarta


Untuk informasi mengenai SNMPTN bisa dilihat disini

Baca selanjutnya >>

Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik 2013 Surabaya

Dalam bulan juni 2013, banyak orang tua menjadi super sibuk dan mencari informasi sekolah yang bisa memberikan kepastian kesana-kemari agar putra-putrinya bisa memasuki sekolah yang diharapkannya.
Ritual tiap tahun ini bisa kita lihat dan saksikan betapa sistem pendidikan kita masih jauh dari harapan dan menjadi fenomena yang tidak berdayanya sistem pendidikan menjadi lembaga yang baik dan menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik.

Kita juga masih ingat bahwa sistem pendidikan juga ditentukan oleh pejabat yang menjabat artinya bahwa setiap ganti menteri bisa dipastikan ganti kebijaksanaan juga ganti sistem, mestinya dan idealnya bahwasanya sistem pendidikan harusnya mempunyai rencana kedepan dan strategis serta tidak melaksanakan aturan-aturan 'ganti menteri ganti sistem'.

Dan Pendaftaran penerimaan peserta didik 2013 untuk wilayah surabaya dan sekitarnya bisa diakses disini.

Untuk itu persiapkan diri putra-putri anda dalam memilih dengan teliti dan seksama setiap pilihan dan aturan yang telah digariskan.

Baca selanjutnya >>

Uji Publik Kurikulum 2013: Penyederhanaan, Tematik-Integratif

Pengembangan Kurikulum 2013 dilakukan dalam empat tahap. Pertama, penyusunan kurikulum di lingkungan internal Kemdikbud dengan melibatkan sejumlah pakar dari berbagai disiplin ilmu dan praktisi pendidikan. Kedua, pemaparan desain Kurikulum 2013 di depan Wakil Presiden selaku Ketua Komite Pendidikan yang telah dilaksanakan pada 13 November 2012 serta di depan Komisi X DPR RI pada 22 November 2012. Ketiga, pelaksanaan uji publik guna mendapatkan tanggapan dari berbagai elemen masyarakat. Salah satu cara yang ditempuh selain melalui saluran daring (on-line) pada laman http://kurikulum2013.kemdikbud.go.id , juga melalui media massa cetak. Tahap keempat, dilakukan penyempurnaan untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Kurikulum 2013.
Inti dari Kurikulum 2013, adalah ada pada upaya penyederhanaan, dan tematik-integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.
Titik beratnya, bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa, mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan (mempresentasikan), apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Adapun obyek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya.
Melalui pendekatan itu diharapkan siswa kita memiliki kompetensi sikap, ketrampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif, sehingga nantinya mereka bisa sukses dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di zamannya, memasuki masa depan yang lebih baik.
Pelaksanaan penyusunan kurikulum 2013 adalah bagian dari melanjutkan pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu, sebagaimana amanat UU 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada penjelasan pasal 35, di mana kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Paparan ini merupakan bagian dari uji publik Kurikulum 2013, yang diharapkan dapat menjaring pendapat dan masukan dari masyarakat.

Menambah Jam Pelajaran
Strategi pengembangan pendidikan dapat dilakukan pada upaya meningkatkan capaian pendidikan melalui pembelajaran siswa aktif berbasis kompetensi; efektivitas pembelajaran melalui kurikulum, dan peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru; serta lama tinggal di sekolah dalam arti penambahan jam pelajaran.


Skema 1. menyajikan tentang Strategi Peningkatan Efektivitas Pembelajaran. Sedang gambar 1. menggambarkan tentang strategi meningkatkan capaian pendidikan, yang digambarkan melalui sumbu x (efektivitas pembelajaran melalui kurikulum, dan peningkatan kompetensi dan prefesionalitas guru), y (pembelajaran siswa aktif berbasis kompetensi) dan z (lama tinggal di sekolah dalam arti penambahan jam pelajaran).
Rasionalitas penambahan jam pelajaran dapat dijelaskan bahwa perubahan proses pembelajaran (dari siswa diberi tahu menjadi siswa mencari tahu) dan proses penilaian (dari berbasis output menjadi berbasis proses dan output) memerlukan penambahan jam pelajaran. Di banyak negara, seperti AS dan Korea Selatan, akhirakhir ini ada kecenderungan dilakukan menambah jam pelajaran. Diketahui juga bahwa perbandingan dengan negara-negara lain menunjukkan jam pelajaran di Indonesia relatif lebih singkat. Bagaimana dengan pembelajaran di Finlandia yang relatif singkat. Jawabnya, di negara yang tingkat pendidikannya berada di peringkat satu dunia, singkatnya pembelajaran didukung dengan pembelajaran tutorial yang baik.
Penyusunan kurikulum 2013 yang menitikberatkan pada penyederhanaan, tematik-integratif mengacu pada kurikulum 2006 di mana ada beberapa permasalahan di antaranya; (i) konten kurikulum yang masih terlalu padat, ini ditunjukkan dengan banyaknya mata pelajaran dan banyak materi yang keluasan dan tingkat kesukarannya melampaui tingkat perkembangan usia anak; (ii) belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional; (iii) kompetensi belum menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan; beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan (misalnya pendidikan karakter, metodologi pembelajaran aktif, keseimbangan soft skills dan hard skills, kewirausahaan) belum terakomodasi di dalam kurikulum; (iv) belum peka dan tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global; (v) standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru; (vi) standar penilaian belum mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi (proses dan hasil) dan belum secara tegas menuntut adanya remediasi secara berkala; dan (vii) dengan KTSP memerlukan dokumen kurikulum yang lebih rinci agar tidak menimbulkan multi tafsir.


Skema 2 menggambarkan tentang kesenjangan kurikulum yang ada pada konsep kurikulum saat ini dengan konsep ideal. Kurikulum 2013 mengarah ke konsep ideal. Sedang skema 3 menjelaskan alasan terhadap pengembangan kurikulum 2013

Sumber : Kemdiknas

Baca selanjutnya >>

Putusan MK yang membubarkan RSBI

Diawal diadakannya sekolah RSBI-SBI sudah menimbulkan pro-kontra, semua orang tua dan siswa ingin  mendapatkan sekolah yang baik dan bisa menuntun masa depan tetapi pada prakteknya, sekolah menjadi selektif dalam menjaring calon siswa, kemudian ada istilah sekolah orang kaya dan sekolah biasa. Tidak bisa dipungkiri dalam pendidikan kita bahwasanya keunggulan dan prestasi adalah sesuatu yang mempunyai nilai jual yang tinggi dalam artian apabila predikat sekolah favorit disematkan maka nilai jual dan nilai gengsi akan semakin tinggi.
Nah dari hal tersebut maka timbullah kasta-kasta dalam sekolah.

Timbulnya gagasan diadakannya sekolah RSBI - SBI karena adanya salah kaprah dan salah persepsi diantara beberapa pengusul terhadap kemampuan penyesuaian tentang pendidikan pada era globalisasi yang menuntut adanya daya saing yang tajam antar negara dalam bidang keunggulan teknologi, manajemen dan sumber daya manusia. Lalu lucunya, kenapa pada saat realisasi berdasarkan Permendiknas No.78 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional, sekolah diseluruh Indonesia, untuk bisa berhasil dalam pemenuhan Standard Nasional saja belum ada, apalagi Standar Internasional. Lalu mayoritas pendanaan RSBI-SBI dibebankan kepada orang tua murid dan ini terjadi diseluruh Indonesia. Sehingga RSBI-SBI menjadi sekolah yang sangat mahal serta memiliki kasta tersendiri bagi para guru dan muridnya. Maka terjadilah plesetan negatif dalam masyarakat RSBI (Rintihan Sekolah Bertarif Internasional). Selama berjalannya RSBI-SBI, program ini berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional, dan dilaksanakan oleh keempat Direktoratnya, yaitu: Direktorat Pembinaan TK dan SD, Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Pembinaan SMA, dan Direktorat Pembinaan SMK. Dirjen inilah yang bertanggung jawab selama ini atas kisruh dan semerawutnya pendidikan Nasional sebagai dampak adanya realisasi RSBI-SBI.

Nah sekarang nasi sudah menjadi bubur, segala kebijakan dinegeri ini dalam memutuskan kepentingan orang banyak tidak pernah belajar dari pengalaman-pengalaman masa lampau, kebijakan yang mengandalkan aji mumpung masih saja dilakukan.
Dalam belajar mengajar kita tidak perlu menciptakan kasta-kasta dalam sekolah, kita harus berhenti mempersoalkan sekolah favorit,sekolah anak pejabat,sekolah anak pengusaha,sekolah anak miskin dan sekolah kolong langit.
Banyak dinegeri ini yang mempunyai SDM dalam pendidikan yang mumpuni tetapi mereka kalah dengan kebijakan dari atasan, kebijakan menurut pejabat - praktek-praktek demikan harus dihentikan, banyak korban dari para siswa dan orang tua yang terjebak dalam istilah sekolah RSBI-SBI.

Inilah hasil dari putusan MK No. 5/PUU-X/2012 pada hari selasa 8 Januari 2013.
Adapun amar putusan adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

1.1. Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1.2. Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Semoga dengan keputusan MK ini diharapkan pendidikan menjadi satu bagian yang terintegrasi dan tidak menjadi terkotak-kotak antara sekolah reguler,RSBI,SBI. serta dana yang berlimpah ruah didunia pendidikan dapat dipakai secara efktif,berdaya guna dan tepat sasaran.

diolah dari berbagai sumber

Baca selanjutnya >>